Tesis ini mengkaji tentang akibat hukum dan pertanggung jawaban PPAT terhadap akta PPAT yang dinyatakan batal demi hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari dan menganalisis akibat hukum bagi batalnya akta yang dibuat oleh PPAT bagi para pihak. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan juga pendekatan kasus pengadilan negeri. Terdapat kasus perjanjian hutang piutang yang mengakibatkan akta jual beli yang para pihak buat dengan menggunakan jasa PPAT, namun karena terjadinya sengketa dan majelis hakim yang mengadili perkara menemukan temuan dan bukti-bukti bahwa akta jual beli tersebut tidak memenuhi syarat obyektif sebuah perjanjian yang mengakibatkan akta tersebut dinyatakan batal demi hukum oleh majelis hakim. (Keputusan pengadilan No.28/Pdt.G/2018/PN Trg.). Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam tanggung jawab hukum PPAT terhadap akta yang dinyatakan batal demi hukum yang dibuatnya. Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang mencari kebenaran melalui formulasi hukum yang terdiri dari pendapat ahli, teori dan persyaratan hukum. Tetapi dalam kenyataannya, terkadang ada juga kesalahan dan kelalaian PPAT dalam bertindak dan memberi penyuluhan yang salah dan berujung kepada gugatan di pengadilan. PPAT seharusnya dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasanya. / This thesis examines the legal consequences and liability of a land deed officials against a land deed officials deed that is declared null and void. The purpose of this research is to study and analyze the legal consequences for the cancellation of the deed made by a land deed official for the parties. In this study, data collection was carried out using a statutory approach and also a court case approach. There was a case of a debt agreement which resulted in a sale and purchase deed that the parties made using the service of a land deed official, but due to a dispute and the panel of judges adjudicating the case found findings and evidence that the sale and purchase deed did not meet the objective requirements of an agreement which resulted in the deed declared null and void by the panel of judges. (Court decision No.28/Pdt.G/2018/PN. Trg.). Another purpose of this research is to find out more about the legal responsibility of a land deed officials when the deed they made is declared null and void by law. The research technique used in this study uses normative research methods that seek the truth through legal formulations consisting of expert opinions, theories and legal requirements. In reality, sometimes mistakes and negligence are done by land deed officials in acting and giving wrong counseling which results in a lawsuit in court. land deed officials should be able to provide legal certainty to the people who use their services.