Akibat hukum setelah terjadinya suatu perkawinan adalah hubungan antara suami dengan isteri, terutama yang menyangkut soal hak dan kewajiban. Akibat hukum lainnya setelah terjadinya perkawinan adalah percampuran harta benda. Perkawinan campuran di Indonesia, merupakan suatu fenomena yang tidak asing lagi, Salah satu contoh perkawinan campuran yang mengajukan permohonan untuk menyelesaikan persoalan akibat perkawinan terhadap harta benda adalah perkawinan campuran antara Safira Annur SR Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Ross Michael Robertson Warga Negara Asing (WNA) asal Inggris. yang telah diputus dengan Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2021/PN Jkt. Sel. Safira Annur SR selaku istri dan Ross Michael Robertson selaku suami melakukan permohonan ke pengadilan negeri jakarta selatan terkait perjanjian pernikahan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah kajian hukum sebagai suatu sistem peraturan-peraturan yang abstrak, termasuk asas-asasnya. Jenis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah data sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Analisis data dalam peneltian ini adalah Kualitatif Deskriptif. Pengaturan harta suami dan istri baik dengan atau tanpa perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran berpedoman pada Undang-undang Perkawinan yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Perkawinan campuran tanpa adanya perjanjian kawin sungguh sangat menghambat untuk dapat memiliki harta sendiri selama perkawinannya di karenakan pembulatan harta bersama yang mana di dalam harta bersama termasuk harta warga Negara asing. Adanya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta No. 269/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel yang mengabulkan permohonan mengadakan perjanjian kawin setelah perkawinan, mengakibatkan adanya perubahan hukum terhadap perkawinan campuran antara Safira Annur SR (pemohon I) dan Ross Michael Robertson (pemohon II). Akibat hukum terhadap harta suami dan istri dalam perkawinan campuran dengan dibuatnya akta perjanjian perkawinan setelah berlangsungnya perkawinan (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 269/Pdt.P/2021/PN. Jkt. Sel) adalah Setelah keluar Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 269/Pdt.P/2021/PN. Jkt. Sel, suami istri dapat mengadakan perjanjian kawin di bawah tangan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 atau dengan akta Notaris berdasarkan KUH Perdata.