Pemerintah sedang melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang telah dimulai sejak tahun 2016 dengan penyusunan usulan perubahan dan dilanjutkan dengan penyusunan naskah akademik pada tahun 2017 dan diselesaikan pada tahun 2018, yang saat ini masih dalam proses pembahasan draf rancangan antar Kementerian/Lembaga. Salah satu hal yang disoroti dalam usulan perubahan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah mengenai posisi sentral profesi Kurator dan Pengurus yang selama ini di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan terkait. Hasil dari penelitian diatas adalah 1) Perlunya merubah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dengan melihat kepada penilaian ketepatan jenis peraturan perundangundangannya; potensi tumpang tindih atau disharmoni; pemenuhan asas kejelasan rumusan; kesesuaian norma dengan asas materi muatan perundangundangan; dan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan. 2) Pengawasan yang dilakukan hakim pengawas terhadap tindakan kurator melalui penetapan atau rekomendasi yang dibuat oleh hakim pengawas yang dimuat dalam surat perintah yang diberikan ke pengadilan niaga seperti yang diatur dalam pasal 77 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Kepailitan tidaklah cukup, sehingga perlu untuk dilakukan pengawasan dari Pemerintah terhadap profesi kurator untuk menjaga dan meningkatkan perekonomian nasional. / The government is making changes to Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, which began in 2016 with the preparation of proposed changes and continued with the preparation of academic papers in 2017 and completed in 2018, which is currently still in progress. the process of discussing the draft draft between ministries. One of the things highlighted in the proposed amendment to Law Number 37 of 2004 is regarding the central position of the curator and administrator profession which has so far been under the supervision of the supervisory judge. The type of research used in this study is normative juridical legal research. The normative juridical approach is an approach that is carried out based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and related laws and regulations. The results of the research above are 1) The need to adopt the concept of cross- border bankruptcy settlement, bearing in mind the development of the economy and trade across national borders and the regional economy, requires the implementation of politics for the use of cross-border bankruptcy settlements. 2) Supervision by the supervisory judge against unlawful acts committed by the curator is a determination or recommendation made by the supervisory judge contained in a warrant given to the commercial court as stipulated in Article 77 paragraphs (1), (2), ( 3) and (4) Bankruptcy Act is insufficient, so it is necessary to carry out supervision from the Government on the curator profession to maintain and improve the national economy.