ABSTRAK Desideria Nyinaq-01051180183 PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMERASAN OLEH KREDITUR PINJAMAN ONLINE ILEGAL DOMPET KARTU Kemajuan teknologi era industri 4.0 sangat memberikan kemudahan bagi masyarakat seperti segalanya yang menjadi serba daring (online) bank online (e�banking ataupun m-banking), pasar online(e-commerce), belajar online, tidak terkecuali bidang finansial, yaitu layanan keuangan yang biasa disebut financial technology (fintech).Financial Technology (Fintech), merupakan salah satu alternatif teknologi yang memudahkan transaksi pinjaman yang bisa dilakukan secara online.Bagaimana konstruksi tindak pidana pemerasan pada pinjaman online illegalMenemukan bentuk pertanggungjawaban hukum bagi perusahaan pinjaman online ilegal. Untuk memecahkan persoalan pemerasan yang dilakukan kreditur pinjaman online ilegal di Indonesia. Pendekatan hukum normatif empiris merupakan penelitian hukum doktriner atau penelitian kepustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dengan kepustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder yang diperoleh dari perpustakaan.Maka, layaknya sebuah bangunan, tindak pidana juga memerlukan susunan atau penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta yang nantinya dapat dirangkai menjadi sebuah pembuktian yang terdiri atas fakta-fakta perbuatan pelaku dan juga unsur-unsur tindak pidananya sesuai dengan perbuatan yang telah dilanggar oleh pelaku sesuai dengan ketentuan undang-undang pidana yang bersangkutan. M. Yahya Harahap, menyatakan bahwa pembuktian adalah: “Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa.” peraturan Otoritas Jasa keuangan (OJK) Pasal 18 Nomor 77/POJK.01/2016 menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam berbasis online meliputi antara lain: Perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjamanPerjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. dimana penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis online ini salah satunya adalah layanan aplikasi pinjaman online. Konstruksi Tindak Pidana Pemerasan dan/atau Pengancaman Pada Pinjaman Online Ilegal dapat dilakukan dengan berbagai macam cara yang dapat merugikan peminjam. Tindak Pidana yang kerap dilakukan merupakan tindak pidana dengan pemerasan dan/atau pengancaman akan penyebaran data pribadi, penipuan, hingga mendistribusikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman. Peraturan terkait pinjaman online ilegal ini sudah jelas diatur dalam Indonesia. Pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku pinjaman online ilegal ini juga sudah jelas diatur dalam regulasi yang ada di Indonesia, mulai dari aturan-aturan yang terdapat dalam POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hingga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Kata Kunci: Pinajaman online, Pinjaman online ilegal, Kontruksi tindak pidana. /ABSTRACT Desideria Nyinaq-01051180183 CRIMINAL LIABILITY EXCLUSION BY ONLINE LOAN CREDITORS ILLEGAL CARD WALLET Technological advances in the industrial era 4.0 greatly provide convenience for the community, such as everything online, online banking (e-banking or m�banking), online markets (e-commerce), online learning, and the financial sector, namely financial services. which is usually called financial technology (fintech). Financial Technology (Fintech), is an alternative technology that facilitates loan transactions that can be done online. How to construct a criminal act of extortion on illegal online loans. Finding forms of legal liability for illegal online loan companies. To solve the problem of extortion by illegal online loan lenders in Indonesia. The empirical normative legal approach is doctrinal legal research or library research. It is called doctrinal legal research because this research is only aimed at written regulations so that this research is very closely related to the library because it will require secondary data obtained from the library. on the facts which can later be assembled into a proof consisting of the facts of the perpetrator's actions and also the elements of the crime in accordance with the actions that have been violated by the perpetrator in accordance with the provisions of the relevant criminal law. M. Yahya Harahap, stated that proof is: "Proof is provisions that contain outlines and guidelines on ways that are justified by law to prove the guilt that has been charged to the Defendant." Regulation of the Financial Services Authority (OJK) Article 18 Number 77/POJK.01/2016 states that the implementation of online-based lending and borrowing agreements includes, among others: Agreements between providers and lenders, agreements between lenders and loan recipients. one of which is an online loan application service provider, one of which is an online loan application service. Construction of the Crime of Extortion and/or Threats on Illegal Online Loans can be carried out in various ways that can harm the borrower. Crimes that are often committed are criminal acts involving extortion and/or threats to spread personal data, fraud, to distributing Electronic Information that contains extortion and/or threats. Regulations regarding illegal online loans are clearly regulated in Indonesia. The legal liability that can be imposed on these illegal online lenders is also clearly regulated in the existing regulations in Indonesia, starting from the rules contained in POJK Number 6/POJK.07/2022 concerning Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector, the Book of the Criminal Law Act, up to Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Keywords: Online loans, Illegal online loans, Construction crime