Notaris dalam menjalakan jabatannya terikat dengan Peraturan Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, dan Undang-Undang yang terkait. Namun dalam suatu berita terdapat Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik yang terseret kasus mafia tanah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan pengawasan Majelis Pengawas Daerah dan Tanggung Jawab Hukum terhadap Notaris sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt Brt. Metode yang digunakan adalah Hukum Normatif dengan wawancara yang dilakukan dengan Majelis Pengawas Daerah Kota Tangerang. Hasil kajian penelitian menunjukan bahwa Majelis Pengawas Daerah melakukan pengawasan dan pembinaan sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris yang melakukan pelanggaran dapat mempertanggungjwabkan dalam bentuk perdata, pidana, administrasi maupun Kode Etik. Putusan Hakim sudah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang. Perlu ditingkatkan kembali pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas agar Notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang terkait.