Pergeseran bentuk layanan perbankan konvensional yang bertransformasi ke penyelenggaraan layanan perbankan secara digital di Indonesia menjadi tantangan bagi peraturan perundang-undangan hukum positip yang berlaku dalam memberikan kekuatan perlindungan hukum bagi Nasabah pengguna jasa layanan bank digital. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui landasan hukum dalam layanan perbankan digital dan bentuk perlindungan hukum bagi nasabah dalam bertransaksi perbankan digital di Indonesia. Tipe riset yang digunakan dalam tesis ini ialah penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kepustakaan (conceptual approach). Sumber hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12 /POJK.03/2021 tentang Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Bahan hukum yang ada diklasifikasikan secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Landasan hukum layanan perbankan digital dan perlindungan hukum bagi nasabah bank digital hadir melalui peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang bersifat lex specialis dan dapat dioperasionalkan sesuai dengan peralihan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam bidang sektor jasa keuangan khususnya perbankan digital. Bank Digital sebagai pihak penyelenggara berkewajiban untuk melindungi hak-hak nasabah dan menerapkan manajemen risiko yang memadai dalam melakukan layanan berbasis teknologi dan informasi.