Pada Perkara Perdata, Putusan Pengadilan atau Yurisprudensi tersebut juga berlaku sebagai hukum bagi para pihak yang berperkara Putusan Pengadilan tersebut secara khusus yang telah berkekuatan hukum tetap selanjutnya harus dilaksanakan eksekusinya dan merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara dan putusan tersebut yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Perkara tersebut berawal ketika ahli waris alm. A. Supandi menggugat PT. Pertamina (Persero) dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang singkatnya dimenangkan oleh ahli waris alm. A. Supandi sampai pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) sehingga telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan eksekusinya telah dijalankan. Akan tetapi terdapat laporan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang melaporkan ahli waris alm. A. Supandi yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan sita eksekusi putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris, dengan pendekatan konseptual, yang menghasilkan analisis bahwa eksekusi dalam perkara perdata, tidak dapat dicampuri dengan urusan pidana dan tidak bisa dijadikan objek penyidikan tindak pidana kourpsi. Apabila terjadi kejanggalan terhadap pelaksanaan eksekusi putusan perdata tersebut, dapat melakukan upaya hukum perlawanan. Tak lupa penulis juga memberi saran bahwa perlu adanya suatu upaya yang dilakukan guna meningkatkan kesadaran hukum khususnya dalam hal penegakkan hukum bagi pemerintah aparat penegak hukum agar menjadi contoh guna terciptanya suatu ketertiban di tengah-tengah masyarakat