Secara substantif dan konseptual, pemidanaan perbuatan pencucian uang hasil tindak pidana diatur dalam UU No. 15 Tahun 2002 jo. UU No. 25 Tahun 2003 sebelum kemudian dicabut dan diganti dengan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Kebijakan tersebut didasarkan pada rasio legis untuk mencegah dampak TPPU terhadap sistem keuangan negara. Fenomena di lapangan menunjukkan tidak efektifnya kinerja penyidikan TPPU karena adanya disharmoni regulasi, kuatnya ego sektoral dan lemahnya koordinasi diantara penyidik tindak pidana asal dan Penyidik POLRI. Adapun pokok permasalahan yang dikaji menyangkut pengaturan dan pelaksanaan penegakan hukum TPPU dalam sistem hukum Indonesia. Arahnya, untuk mengukur efektivitas proses penegakan hukum dengan parameter Teori Tujuan Hukum, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Penelitian ini secara metodologis merupakan penelitian yuridis normatif atau doctrinal yang didukung dengan metode economic analysis of law (EAL). Tujuannya, untuk mengkaji kualitas norma hukum melalui dua perspektif, yaitu perspektif normatif (das sollen) dan perspektif kenyataan konkrit (das sein). Temuan hasil penelitian menunjukkan adanya masalah pada substansi hukum yang berpengaruh terhadap kewenangan struktur hukum sehingga mengganggu efektivitas proses penegakan hukum terhadap TPPU. Kondisi seperti itu telah melemahkan kepastian hukum sebagai salah satu nilai yang harus diwujudkan dalam mencapai tujuan hukum termasuk nilai keadilan dan kemanfaatan. Dari segi empirik, terdapat gap antara realita das sein dengan das sollen. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kondisi yang ideal dimana das sein menampilkan realitas yang sama dengan das sollen, maka perlu ditata kembali kewenangan institusi Penyidik dalam penanganan TPPU di Indonesia, termasuk Penyidik POLRI. Reformasi dan reformulasi kewenangan Penyidik dilakukan sejalan dengan kebijakan pembangunan hukum nasional, khususnya dalam rangka penguatan pelaksanaan penyidikan TPPU yang efektif dan efisien untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi bangsa dan negara Indonesia.