Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Anggota Koperasi pada Koperasi Simpan Pinjam dapat menyebabkan Koperasi Simpan Pinjam mengalami Kepailitan, disisi lain status Anggota adalah sebagai Pemilik dan Pengguna Jasa Koperasi memiliki peran untuk mengembangkan Koperasi. Terlebih Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Anggota tanpa adanya Persetujuan dari Rapat Anggota sebagai Perangkat Tertinggi pada Koperasi. Anggota Koperasi memiliki kewajiban untuk mematuhi Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (ÜU No. 25 Tahun 1992), Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Anggota, namun Anggota Koperasi memilih Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diatur pada Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU No. 37 Tahun 2004), dibandingkan menggunakan ketentuan UU No. 25 Tahun 1992. Rumusan Masalah pada Penelitian ini adalah sebagai berikut: 1). Bagaimana Pengaturan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Anggota Koperasi pada Koperasi Simpan Pinjam? 2). Bagaimana Implementasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Anggota Koperasi pada Koperasi Simpan Pinjam? 3). Bagaimana upaya yang seharusnya dilakukan terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Anggota Koperasi pada Koperasi Simpan Pinjam?. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan Data Sekunder dan diperkuat dengan Data Primer, berupa wawancara dengan Biro Hukum Pengawasan Koperasi pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Mikro dan Menengah. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Undang - Undang dan Pendekatan Kasus berupa Putusan Pengadilan Niaga, serta Pendekatan Economic Analysis of Law (EAL) melalui metode Regulation Impact Analysis (RIA). Penerapan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Anggota Koperasi pada Koperasi Simpan Pinjam belum sepenuhnya efektif menjamin Pengembalian Dana Simpanan Anggota mengingat tidak adanya unsur Pemaksa pada UU No. 37 Tahun 2004, untuk itu diperlukan perubahan terhadap UU No. 37 Tahun 2004 dengan memasukkan unsur Pemaksa terkait Pelaksanaan Skema Pembayaran dan mensejajarkan kedudukan Koperasi Simpan Pinjam dengan Bank maupun perubahan terhadap UU No. 25 Tahun 1992 dengan memasukkan ketentuan mengenai Penjaminan atas Simpanan Dana Anggota pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), ketentuan Penyelesaian Perselisihan, ketentuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan, ketentuan Fit and Proper Test bagi Pengurus dan Pengawas, serta ketentuan Pengawasan terhadap Dana Simpanan dan Pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam. Kata Kunci: Koperasi Simpan Pinjam, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan.