Pengambilalihan Saham Horizontal merupakan salah satu penyebab terjadinya Posisi Dominan yang rentan disalahgunakan oleh Pelaku Usaha. Pengambilalihan Saham Horizontal melalui beberapa tahapan dan proses mulai dari Perjanjian Pengambilalihan Saham Horizontal yang dibuat dihadapan Notaris sampai dengan Persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal Perusahaan Publik dan Perusahaan tertentu yang tunduk pada OJK. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melaksanakan tugasnya yaitu menerima Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Horizontal setelah tanggal efektif termasuk Pemberian Sanksi terhadap Pengambilalihan Saham Horizontal. Persetujuan dari Kemenkumham dan OJK dapat dibatalkan oleh KPPU apabila melakukan Penyalahgunaan Posisi Dominan dan adanya denda keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Horizontal yang dilakukan setelah tanggal efektif yang seringkali terlanggar oleh Pelaku Usaha sehingga terkena denda dan sanksi dari KPPU. Rumusan Masalah pada Disertasi ini adalah sebagai berikut: 1). Bagaimana Pengaturan Pencegahan terhadap Penyalahgunaan Posisi Dominan atas Pengambilalihan Saham Horizontal? 2). Bagaimana Implementasi Pencegahan terhadap Penyalahgunaan Posisi Dominan atas Pengambilalihan Saham Horizontal? 3). Bagaimana Pengaturan Ideal yang seharusnya dilakukan terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Posisi Dominan atas Pengambilalihan Saham Horizontal?. Jenis Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, dengan menggunakan Data Sekunder dan diperkuat dengan Data Primer, berupa Wawancara dengan Kemenkumham dan KPPU. Metode Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Undang - Undang dan Pendekatan Kasus berupa Putusan KPPU, serta Pendekatan Economic Analysis of Law (EAL) melalui metode Regulation Impact Analysis (RIA). Pembatalan Pengambilalihan Saham Horizontal merupakan Putusan fenomenal dari KPPU yang dilakukan penelitian oleh Penulis serta putusan KPPU yang didominasi oleh pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 29 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli). Untuk itu diperlukan Perubahan terhadap Ketentuan Pasal 29 Ayat (1) UU Anti Monopoli dari semula berlaku setelah tanggal efektif menjadi sebelum tanggal efektif, dan Pencegahan Pembatalan Perjanjian dengan adanya Kordinasi antar Lembaga/ Institusi Pemerintah yaitu Kemenkumham, OJK dan KPPU. Kata Kunci: Notifikasi, Pengambilalihan Saham Horizontal, Posisi Dominan.