Microtargeting adalah teknik yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan social media seperti Facebook sebagai strategi pemasaran dimana data pribadi konsumen dan demografi untuk menciptakan upaya yang terkonsentrasi dan terarah dalam mengiklankan produk yang disesuaikan dari minat, pembelian sebelumnya dan melihat riwayat masing-masing konsumen, sehingga memaksimalkan efek iklan melalui studi tentang pola perilaku pengguna. yang tentunya sering kali dapat melanggar hak privasi bagi individu yang bahkan tidak mengetahui bahwa hak privasinya telah dilanggar. Sehingga perlunya ada undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi, dimana di Uni Eropa, peraturan tersebut bernama General Data Protection Regulation (GDPR), dan di Indonesia sendiri ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. (UU PDP). Rumusan Masalah yang akan di bahas adalah mengenai apakah ada peraturan yang melindungi mengenai microtargeting di Indonesia, dan apa perbedaan antara peraturan yang ada di Uni Eropa (GDPR) dan yang ada di Indonesia (UU PDP) terkait dengan perlindungan data pribadi dan hak privasi di social media, dengan tujuan untuk mengerti mengenai undang-undang apa di Indonesia yang mengatur mengenai microtargeting dan untuk mengetahui perbedaan mengenai dua undang-undang tersebut yakni GDPR dan UU PDP. Metode Penelitian yang dipakai disini adalah berifat normatif, dimana hukum positif di Indonesia dan di Uni Eropa akan dipakai untuk menganalisa. Secara kesimpulan, microtargeting tidak diatur secara spesifik di UU PDP, namun karena microtargeting termasuk dalam pengelolaan data, maka UU PDP tetap mencakup mengenai microtargeting. Kedua, diantara perbedaan antara GDPR dan UU PDP, GDPR tetap menjadi undang-undang yang lebih lengkap dibandingkan UU PDP.