Penelitian ini membahas tentang tindakan Euthanasia secara umum. Euthanasia secara khusus aktif dan pasif, kedua bagian ini akan dibahas satu persatu, dijabarkan dan sekaligus ditelusuri praktiknya masing-masing secara terpisah. Euthanasia merupakan alternatif dari teknologi kedokteran yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain yang sedang menderita tanoa rasa sakit. Namun euthanasia dilarang oleh hukum positif di Indonesia khususnya pada pasal 344 KUHP zaman Belanda dan pasal 461 UU no. 1 tahun 2023 dianggap sebagai tindak pidana kejahatan terhadap nyawa. Adapun beberapa rujukan yang berhubungan dengan tindakan euthanasia terdapat pada Undang-Undang no. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang no. 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang no. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Analisa yuridis terhadap tindakan euthanasia di Indonesia dibuat bertujuan untuk mengetahui seberapa berartinya hak hidup manusia, praktik kedokteran dari segi kode etik, sudut pandang yuridis, norma, agama, moralitas dan budaya, dan tindak pidana kejahatan terhadap nyawa yang dikaitkan dengan alasan pembenar untuk dilakukan atau untuk tidak diberlakukannya tindakan euthanasia. Juga dikaitkan dengan asas-asas yang melandasi mengapa tindakan euthanasia dilarang dan diancam dengan pidana yang menyebabkan mengapa seharusnya diperbolehkan dan perlu adanya perubahan terhadap regulasi per-Undang-Undang-an terhadap Undang-Undang Kesehatan dan/atau uji materiil terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana / Euthanasia is an act of taking the life of a living being that is considered painless or very minimal pain. Euthanasia is generally divided into two broad lines, namely active euthanasia and passive euthanasia. These two core parts will be discussed one by one, explained and at the same time traced the practice of each separately. However euthanasia as regulated in article 344 of the Indonesian Criminal Code Criminal is considered as a crime against life. As for Several references related to euthanasia can be found in Law no. 36 of 2009 Concerning Health, Law no. 29 of 2004 concerning Medical Practice and Law no. 39 of 1999 About Human Rights. The juridical analysis of euthanasia in Indonesia is made with a purpose to find out how meaningful the right to human life, medical practice of in terms of code of ethics, juridical point of view, norms, religion, morality and culture, and crime against life associated with justification to perform or not to enact euthanasia. Also associated with the principles underlying why the act of euthanasia is prohibited and threatened with a criminal cause why should permissible and it is necessary to make changes to the statutory regulations an amendment to the Health Law and/or changes to the Book Criminal Law Act.