Pada tahun 2021 terjadi kasus kebocoran data pribadi oleh BPJS, data pribadi yang bocor tersebut bisa merugikan peserta BPJS. Untuk mengetahui siapakah yang harus bertanggung jawab dalam kasus kebocoran Data Pribadi BPJS dan bentuk kerugian apa saja yang dapat digunakan jika terjadi kerugian tersebut yang ditinjau dari peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Pengumpulan data dilakukan dengan bahan-bahan hukum serta melalui studi kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini. Bahan Hukum premier merupakan bahan hukum yang mengikat yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas dan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang akan digunakan dalam menunjang bahan hukum primer, yaitu berupa bentuk literatur-literatur, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana dan para ahli hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam topik thesis ini. Dari hasil penelitian nantinya bisa memberikan masukan terhadap penegak hukum dalam meutuskan atau memvonis kasus-kasus yang serupa yang terkait dengan kebocoran data seusai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.