Setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU- XIII/2015 berkaitan dengan Perjanjian perkawinan yang mana telah memperkaya arti dari perjanjian perkawinan. Oleh sebab itu maka dengan ini muncul permasalahan lain yaitu bagaimana akibat hukum dari perjanjian perkawinan sebelum di sahkannya Putusan Mahkamah Konstitusi, dalam kesempatan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum yuridis normatif kualitatif, sebagaimana penulis menggunakan beberapa pendekatan antara lain melalui buku-buku, keputusan pengadilan, peraturan hukum, asas-asas hukum, pendekatan perundang- undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach) yang mana saling terkait dengan pokok permasalahan, sebagaimana yang telah dirumuskan sebagai sumber dalam melakukan pembahasan ini. Hasil penelitian ini terkait dengan perjanjian kawin yang dibuat sebelum berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, dan juga perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan Pasca Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 berdasar keadilan bermartabat, yangmana perjanjian kawin yang dibuat sebelum berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi adalah sebuah perjanjian yang sah berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 207/Pdt.P/2005/PN/Jkt.Tim dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 459/Pdt.P/2007/PN/Jkt.Tim. Dan setelah Pemerintah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU- XIII/2015berkaitan dengan Perjanjian Perkawinan, maka setelah dirumuskan putusan ini Perjanjian perkawinan bisa dilakukan kapan saja, sebelum, pada saat perkawinan ataupun setelah perkawinan, yang mana hal ini sebagai wujud keadilan yang Bermartabat. / Since the issuance of the Constitutional Court Decree No.69/PUU-XIII/2015 relates to the marriage agreement which has enriched the meaning of the marriage agreement. Therefore, there is another problem that how the legal concequences of the marriage agreement before the legal verdict of the constitutional Court. In this research opportunity, the author uses several approaches, including through books, judicila decisions, legal regulations, legal principles, statute approaches, and also conceptual approaches which are interrelated with the subject matter, as has been formulated as a source in this discussion. The result of this study are related to the marriage agreement made before the entry into force of the Constitutional Court No. 69/PUU-XIII/2015, and also the marriage agreement after the marriage which are after the Constitutional Court No. 6 9 / PUU- XIII/ 2 0 1 5 based on dignified justice, which the marriage agreement made before the enactment of the Constitutional Court is a legitimate agreement. Based on establishment of the East Jakarta District Court No. 207/Pdt.P/2005/PN/Jkt. And also Determination of East Jakarta District Court No. 459/Pdt.P/2007/PN/Jkt. Team and after government issue a Constitutional Court Decree No. 69/PUU- XIII/2015 relating to the marriage agreement, then after formulated this decision of the marriage agreement can be done at any time, which are before, at the time of the marriage or even after marriage, so in this case this decision full fill the dignified of Justice.