Dalam hukum adat Batak Toba Tarutung, tanah dianggap sangat berharga dan diwariskan melalui garis keturunan dengan sistem patrilineal. Namun, pengaruh hukum waris dan tanah nasional di Indonesia mempengaruhi pembagian waris tanah adat tersebut. Penelitian ini membahas ketentuan pewarisan tanah adat dalam Hukum Waris Adat Batak Toba Tarutung dan validitasnya dibandingkan dengan Pengaturan Hukum Tanah Nasional sebelum dan setelah Keputusan Mahkamah Agung No 179 K/Sip/1961. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis-Empiris dengan pendekatan wawancara ahli Adat Batak Toba Tarutung dan kepustakaan. Data penelitian berupa peraturan perundang-undangan dan hukum Adat Batak Toba Tarutung. Pengumpulan data dilakukan secara kualitatif melalui studi kepustakaan dan analisis. Kesimpulan penelitian ini adalah pewarisan tanah adat dilakukan secara turun-temurun mengikuti garis keturunan. Hak pewarisan tanah adat dalam Hukum Waris Adat Batak Toba Tarutung cenderung mengikuti pola patriarki, dengan anak laki-laki atau keturunan pria tertentu sebagai ahli waris utama. Validitas ketentuan pewarisan tanah adat ini sangat tergantung pada pengakuan dan penerimaan oleh masyarakat adat Batak Toba Tarutung. Dibandingkan dengan Pengaturan Hukum Tanah Nasional, validitasnya dapat menjadi perdebatan dan memiliki keterbatasan dalam pengakuan hukum secara nasional. Sebagai saran, partisipasi aktif dan keterlibatan masyarakat adat Batak Toba Tarutung diperlukan dalam perumusan kebijakan pewarisan tanah adat. Dialog dan konsultasi inklusif dapat mencapai kesepahaman yang lebih luas tentang kebutuhan dan harapan masyarakat adat dalam menjaga dan melindungi hak-hak mereka terkait pewarisan tanah adat. Diperlukan pula upaya penyelarasan antaraHukum Waris Adat Toba Tarutung dan Pengaturan Hukum Tanah Nasional untuk mencapai keselarasan yang lebih baik antara kedua sistem hukum tersebut.