Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan Klausula Baku dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) menurut hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, study kasus PPJB serta putusan pengadilan. Analisis dilakukan terhadap pengaturan PPJB di dalam proses pendaftaran hak atas tanah dan pengaturan terkait klausula baku di dalam PPJB, serta dampaknya terhadap perlindungan konsumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PPJB merupakan perjanjian pendahuluan yang mempersiapkan dan memperkuat perjanjian pokok yaitu Akad Jual Beli (AJB). PPJB merupakan suatu terobosan terhadap permasalahan persyaratan yang dibutuhkan untuk membuat AJB, serta dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak penjual dan pembeli, namun PPJB tidak dapat dijadikan alas hak untuk proses balik nama. Penggunaan klausula baku di dalam PPJB seringkali tidak disadari oleh konsumen pada saat proses kesepakatan dan tanda tangan PPJB. Karena PPJB dianggap oleh konsumen sebagai suatu hal yang lazim dan merupakan suatu perjanjian standard yang berlaku umum. Konsumen tidak dalam posisi yang mengerti dan seimbang dalam menentukan isi PPJB karena PPJB dipersiapkan secara sepihak oleh pihak pelaku usaha. Hal tersebut dapat menciptakan ketidakseimbangan kepentingan antara penjual dan pembeli, serta membatasi hak-hak pembeli. Beberapa klausula baku yang kerap ditemui dalam PPJB dapat dianggap merugikan hak konsumen serta melanggar ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.