Seseorang dapat memberikan hartanya semasa hidupnya yang di kenal dengan sebutan hibah. Sering ditemukan perkara mengenai kedudukan hibah orang tua kepada anaknya dan tanpa melibatkan persetujuan anak lainnya dalam pembuatan akta hibah nya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kepastian hukum anak-anak kandung dari pemberi hibah sebagai bentuk persetujuan dan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pelaksanaan hibah wasiat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan, hibah dalam ketentuan Pasal 1666 KUHPerdata dapat dianalisis sebagai suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Dalam prakteknya, tidak wajib disyaratkan adanya persetujuan dari anak-anak kandung berikut ahli waris lainnya si pemberi hibah, namun jangan sampai melanggar hak mutlak ahli waris sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang sebagai ahli waris. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam Peraturan tersebut diatur prosedur pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah yang harus dilakukan oleh pihak- pihak yang bertugas melaksanakan kegiatan pendaftaran