Fenomena perdagangan second-hand clothing atau pakaian bekas, terdapat isu yang terjadi secara nasional maupun internasional. Diikuti dengan tingkat penjualan pakaian bekas yang terus meningkat pada beberapa tahun terakhir, pada periode tahun 2021-2023. Penulisan ilmiah ini secara spesifik akan memberikan penelitian pada sudut pandang terhadap peredaran second-hand clothing melalui peraturan perundang-undangan Indonesia dengan peraturan dagang WTO. Dengan menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif, yang mana melakukan analisa terhadap 2 peraturan. Pada hakikatnya perdagangan internasional memiliki pedoman terhadap peraturan WTO yang ditujukan kepada semua anggota, termasuk Indonesia. Second-hand clothing. Ditemukan 2 hasil penelitian, yaitu Indonesia memiliki serangkaian peraturan perundang-undangan terkait perdagangan, diatur dalam UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang mengatur perdagangan baik secara nasional maupun internasional. Serta larangan terhadap perdagangan second-hand clothing yang diatur pada Permendag No. 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Kemudian, keselarasan hukum Indonesia dengan peraturan Sanitary and Phytosanitary Measures. Dengan terbuktinya dampak negatif bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup, yang dianggap sah sesuai dengan perjanjian SPS. Dalam keselarasan dengan salah satu prinsip dagang WTO yaitu, non-diskriminasi yang terdiri dari Most Favoured Nation dan National Treatment. Ditemukannya posibilitas celah hukum pada salah satu prinsip yang dikhawatirkan dapat memberikan kesulitan bagi pihak pemerintah dalam upaya penanganan permasalahan SHC di Indonesia.