The Ministry of Marine nad Fisheries carries out legal mendate of Law Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries regarding activites of illegal fishing. Two formulations of the problem have been made for this research which are " How the authority of fisheries institutions overcome and prevent activities that violate illegal fishing laws?“ and "How is the regulation implementation by the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries in handling illegal fishing activities?" The research method used to obtain satisfactory research results are qualitative, descriptive and analytic method. From the result of this study, the role of the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries as the main marine law enforcement agency has a legal mandate based on Law no. 45 of 2009 concerning Amendments to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries regarding to the duties and authorities of preventing illegal fishing activities. To conclude, one strong point that must be pointed out is coordination and communication must be carried out by all Indonesian marine institutions in dealing with the violation of illegal fishing laws in Indonesia. Regarding the patrol and arrest, the party that has been given authority is the Maritime Security Agency based on the mandate of Law no. 32 of 2004 concerning Marine Article 61 and the police authortiy regarding the investigations based on Law no. 31 of 2004 concerning Fisheries Article 73 paragraph 1. / Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan lembaga yang menjadi payung bagi lembaga kelautan dan perikanan lainnya yang menjalankan mandat hukum dari UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan terhadap kegiatan illegal fishing. Telah dirancang dua rumusan masalah yaitu “Bagaimana pengaturan kewenangan kelembagaan perikanan untuk mengatasi dan mencegah kegiatan pelanggaran hukum illegal fishing?” dan “Bagaimana pelaksanaan penanganan kegiatan pelanggaran hukum illegal fishing oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan?” Metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian yang memuaskan adalah metode kualitatif, deskriptif, dan analitik. Dari hasil penelitian ini, peran Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai lembaga utama penegak hukum laut memiliki mandat hukum berdasarkan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan terkait dengan tugas dan wewenang mencegak kegiatan illegal fishing. Kesimpulan pada hasil penelitian ini dapat diuraikan dengan suatu koordinasi dan kominkasi oleh kelembagaan laut Indonesia. Pada proses patrol dan penangkapan, pihak yang telah diberikan wewenang adalah Badan Keamanan Laut berdasarkan mandat dari UU No. 32 Tahun 2004 tentang Kelautan Pasal 61 dan diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan kepada pihak kepolisian berdasarkan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 73 ayat 1.