BUMN, dalam studi kasus ini PT Asuransi Jiwasraya (Persero), sebagaimana pelaku bisnis pada umumnya, berpotensi mengalami kerugian dalam kegiatan bisnisnya, termasuk pada investasi saham dan reksadana. Hal ini dapat menimbulkan polemik mengenai apakah penurunan nilai pasar pada investasi saham dan reksadana tersebut dapat dikategorikan sebagai kerugian negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaturan mengenai perhitungan kerugian yang dapat dikategorikan sebagai kerugian negara pada BUMN dan kesesuaian implementasi perhitungan kerugian negara pada kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yaitu penelitian hukum yang bersandar pada bahan pustaka atau data sekunder dan yuridis empiris yaitu berdasarkan data hasil wawancara ahli. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) BPK, BPKP, dan IAPI yang merupakan organisasi profesi Akuntan Publik yang berpraktik di KAP, belum memiliki aturan berupa standar khusus ataupun kesepakatan berdasarkan best practises yang ada tentang penggunaan metode yang pas atas setiap karateristik transaksi kerugian negara; (2) Penurunan nilai investasi pada saham dan reksadana pada kasus PT Asuransi Jiwasraya timbul dari perhitungan dengan metode total loss yang dilakukan oleh auditor yang tidak memperhatikan adanya residual value atau bahkan nilai barang yang masih dipegang dan difungsikan. Untuk penurunan nilai investasi pada reksadana, nilai kerugian negara yang ditetapkan pengadilan telah sesuai, namun untuk penurunan nilai pada investasi saham, nilai yang ditetapkan sebagai kerugian negara seharusnya lebih kecil karena masih terdapat dua saham, yaitu BJBR dan SMBR yang memiliki nilai pasar aktif.