Lonjakan pengunjung asing ke Bali telah menyebabkan interaksi yang meningkat dengan penduduk lokal Bali, sehingga terjadi perkawinan campuran dalam jumlah yang signifikan. Perkawinan ini dilengkapi dengan ketentuan khusus mengenai kewarganegaraan pasangan, status kewarganegaraan anak-anak mereka, dan pengelolaan harta benda dalam pernikahan. Kajian ini menganalisis aturan kepemilikan tanah bagi pasangan dalam perkawinan campuran, khususnya istri Bali dan suami asing, dengan menekankan perlunya kesadaran di kalangan warga negara asing.Hukum Pokok Agraria Indonesia mengatur kepemilikan tanah, memungkinkan orang asing untuk menggunakan tanah melalui Hak Pakai atau perjanjian sewa dengan warga negara Indonesia atau badan hukum berdasarkan asas nasionalitas. Namun, hak kepemilikan tanah hanya dimiliki oleh warga negara Indonesia dalam perkawinan campuran. Konsekuensinya, pasangan perkawinan campuran harus memperhatikan perbedaan peraturan yang mungkin timbul setelah menikah, sehingga diperlukan pengaturan pembagian aset. Pengaruh Hukum Adat, yakni hukum adat Bali, pada kepemilikan tanah juga disoroti, menekankan pentingnya memahami perbedaan peraturan dan pembagian aset setelah menikah. / The surge of foreign visitors to Bali has led to increased interaction with the local Balinese population, resulting in a significant number of mixed marriages. These unions come with special provisions regarding the nationality of the spouses, the citizenship status of their children, and the management of property within the marriage. This study analyzes land ownership regulations for spouses in mixed marriages, particularly Balinese wives and foreign husbands, emphasizing the need for awareness among foreign nationals. The Basic Agrarian Law of Indonesia governs land ownership, allowing foreigners to use land through usufructuary rights ('Hak Pakai') or leasehold agreements with Indonesian citizens or legal entities based on the principle of nationality. However, land ownership rights are exclusively reserved for Indonesian citizen in mixed-marriages. Consequently, mixed-marriage spouses must be mindful of the regulatory disparities that may arise after marriage, necessitating the arrangement of asset division. The influence of Hukum Adat, Balinese customary law, on land ownership is also highlighted, emphasizing the importance of understanding regulatory disparities and asset division after marriage.