Inti dari persoalan kepailitan adalah sitaan umum (menyeluruh) atas harta kekayaan debitor, dan isu yang berkembang dalam kepailitan lintas batas di Indonesia dan Negara lainnya adalah benturan pelaksanaan putusan pailit dengan yurisdiksi negara lain. Hal tersebut berdampak kepada permasalahan mengenai eksekusi atas harta/aset Debitor Pailit untuk digunakan sebagai pelunasan pembayaran kepada para Kreditor. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan pengaturan eksekusi harta debitor pailit di luar wilayah negara Republik Indonesia? Bagaimana upaya kreditor dalam eksekusi harta debitor pailit di luar wilayah negara Republik Indonesia? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa pertama penerapan pengaturan eksekusi harta debitor pailit di luar wilayah negara Republik Indonesia tidak memberikan kepastian hukum. Hal tersebut dikarenakan dua faktor, yaitu pada elemen substansi, Undang-Undang Kepailitan di Indonesia tidak mengenal kepailitan lintas batas negara (cross border insolvency). Selain itu, meskipun Indonesia masuk sebagai anggota dari UNCITRAL, namun Indonesia belum menerapkan Model Law dalam hukum kepailitannya. Pada elemen struktur, Pemerintah Indonesia belum ada perjanjian kerjasama dengan negara terkait dengan kepailitan. Kedua, upaya kreditor dalam eksekusi harta debitor pailit di luar wilayah negara Republik Indonesia dilakukan secara preventif melalui melalui pelunasan sepihak oleh seorang kreditor atas beban harta pailit dengan berdasarkan Pasal 212 Undang-Undang Kepailitan. Upaya kedua secara represif dengan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga yang telah ditetapkan oleh Hakim di Indonesia dapat dijadikan dasar untuk mengajukan pailit di tempat kedudukan debitur maupun di tempat perusahaan debitur beroperasi selama memenuhi persyaratan ketentuan hukum kepailitan setempat.