Hubungan kemitraan antara pengemudi online dan penyedia layanan masih diperdebatkan. Beberapa orang berargumen bahwa kemitraan yang terjadi adalah semu atau bahkan palsu, dan employer ingin menghindari regulasi ketenagakerjaan. Sebagai hasilnya, perlindungan hukum bagi pengemudi online tidak terpenuhi. Oleh karena itu, formulasi masalah adalah: (1) "bagaimana implementasi hubungan kemitraan antara pengemudi online dan penyedia layanan dalam melaksanakan aktivitas transportasi online?"; dan (2) "apa implikasi bagi perlindungan hukum bagi pengemudi online dalam hubungan kemitraan tersebut?". Berdasarkan itu, tujuan penelitian adalah: (1) untuk mengetahui implementasi hubungan kemitraan antara pengemudi online dan penyedia layanan dalam melaksanakan aktivitas transportasi online; dan (2) untuk mengetahui implikasi dari hubungan kemitraan antara pengemudi online dan penyedia layanan bagi perlindungan hukum bagi pengemudi online. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan dukungan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah bahan hukum baik primer maupun sekunder, serta data primer dari wawancara dengan pengemudi online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemitraan yang ada saat ini tidak memenuhi elemen yang dibutuhkan, dan cenderung tidak adil bagi pengemudi online. Implikasinya adalah perlindungan hukum bagi pengemudi online tidak optimal. Oleh karena itu, harus segera dipastikan bahwa bentuk hubungan yang memberikan perlindungan hukum terbaik bagi pengemudi online didasarkan pada nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam aturan formal dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Untuk alasan ini, semua pemegang kepentingan harus segera duduk bersama dengan mengesampingkan ego.