Merek Dagang atau Trademark selalu diidentikkan ke perdagangan atau bisnis. Dalam kegiatan dagang, tentu dibutuhkan suatu identitas demi membuat bisnis yang dijalankan dapat dikenal oleh masyarakat. Kelahiran merek diawali dari temuan-temuan dalam bidang hak kekayaan intelektual lain yang saling berkaitan. Dapat dikatakan bahwa yang pertama kali mendaftarkan, merekalah yang mempunyai hak atas merek tersebut, akan tetapi dalam prakteknya tidak terjadi seperti yang seharusnya. Dalam kata lain, sistem atau prinsip First to File ini menjadi acuan umum dalam mendaftarkan dan memiliki suatu Merek Dagang/Trademark. Dengan ini Penulis merumuskan masalah mengenai implementasi Prinsip First To File dari DJKI selaku lembaga berwenang dalam Hukum Merek di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga guna mengetahui peran serta ruang gerak dari DJKI dalam perkara-pekara merek di Indonesia khususnya atas masalah Prinsip First to File. Merek/Trademark sejatinya merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual. Hak Kekayaan Intelektual atau Intellectual Property Rights merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki manfaat dan juga berguna dalam menunjang kehidupan manusia, serta mempunyai nilai ekonomi. Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau biasa disebut “Good Governance” merupakan asas yang dibuat dengan tujuan untuk menjadi alat pengendali/kontrol atas Penyelenggaraan Pemerintahan termasuk juga untuk Pejabat Pemerintahan baik terikat dalam daerah maupun secara umum. Jenis Penelitian yang Penulis gunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan empiris dengan bersumber pada Undang-Undang dan Pendekatan Konseptual Tujuannya adalah untuk menguji seberapa baik kualitas norma hukum positif yang ada di Indonesia yang berupa objek hukum itu sendiri yang bertujuan untuk mendapatkan pemanfaatan hasil penelitian berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum itu sendiri. Penulis menyimpulkan faktor-faktor terjadinya inkonsistensi penerapan prinsip first to file atas merek dagang di Indonesia adalah ketiadaan aturan tentang upaya preventif pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik merek yang lalai dalam perpanjangan mereknya, bahwa merek miliknya atau merek yang memiliki persamaan pada pokoknya sedang dimohonkan oleh orang atau badan hukum lain. Saran dari Penulis adalah perlunya diterbitkan pengaturan khusus oleh pemerintah yang berisikan pedoman pelaksanaan ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.