Content moderation saat ini sudah menjadi hal yang biasa di ruang siber, khususnya di media sosial yang digunakan jutaan orang setiap harinya, namun diperlukan keseimbangan antara moderasi konten terlarang yang seharusnya tidak ada di media sosial dan melindungi hak-hak masyarakat untuk mengekspresikan informasi dan juga menerima informasi. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 berfungsi sebagai dasar untuk content moderation di Indonesia, dengan meningkatnya kebutuhan untuk menjaga lingkungan online yang sehat bagi pengguna media sosial di Indonesia, maka sekarang penting untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut cukup melindungi kebebasan berekspresi masyarakat. Dalam menilai apakah sudah ada perlindungan yang memadai, perbandingan dengan NetzDG Jerman dan Section 230 Communications Decency Act Amerika Serikat akan membantu menjawab pertanyaan ini. Kedua negara ini memiliki rezim content moderation yang sangat kontras, di mana Jerman memiliki pendekatan yang lebih ketat terhadap perusahaan media sosial dan Amerika Serikat memiliki pendekatan yang lebih longgar yang menyerahkan tanggung jawab untuk memoderasi konten kepada platform online. Terakhir, perbandingan dibuat antara hukum Indonesia dan hukum hak asasi manusia internasional, yaitu Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik untuk melihat aspek mana yang sesuai dengan standar internasional dan aspek mana yang tidak.