Keadaan undang-undang pajak penghasilan Indonesia saat ini secara tidak sengaja telah membuka pintu bagi penghindaran pajak, sebuah kekhawatiran yang terungkap dalam kasus PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). Peraturan yang ada saat ini, dengan segala ambiguitas dan kekosongannya, menawarkan peluang bagi dunia usaha untuk memanfaatkan ketidakpastian hukum ini, sehingga berdampak pada pendapatan negara dan menggoyahkan kepercayaan masyarakat. Meskipun penghindaran pajak secara teknis mematuhi undang-undang, hal ini sering kali mengabaikan etos praktik perpajakan yang adil. Taktik seperti metode kapitalisasi tipis dan perencanaan pajak yang agresif, yang sering dilakukan oleh perusahaan, menekankan tantangan regulasi ini. Untuk menciptakan sistem perpajakan yang seimbang dan tangguh di Indonesia, mengatasi kesenjangan ini sangatlah penting. Penilaian mendalam, dialog dengan pemangku kepentingan, dan penyelarasan dengan praktik terbaik global dapat mengarah pada reformasi yang berdampak, memastikan kerangka perpajakan memperjuangkan kesejahteraan ekonomi dan keadilan masyarakat.