Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembatalan Suatu Akta Akibat Kelalaiannya (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 523k/Pdt/2017) = Responsibility Of Notary On Cancelation Of Deed Due To Negligence (Case Study Of Supreme Court Decision Number 523k/Pdt/2017)

Fransisca, Cindy (2010) Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembatalan Suatu Akta Akibat Kelalaiannya (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 523k/Pdt/2017) = Responsibility Of Notary On Cancelation Of Deed Due To Negligence (Case Study Of Supreme Court Decision Number 523k/Pdt/2017). Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

Full text not available from this repository.

Abstract

Notaris adalah pejabat umum yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk membuat alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Dalam melaksanakan tugas kewenangannya, Notaris memiliki kewajiban dan larangan. Apabila Notaris melanggar kewajiban atau larangan tersebut maka Notaris dapat dikenakan sanksi. Salah satu kewajiban Notaris yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Salah satu permasalahan yang ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 523K/PDT/2017 adalah kelalaian Notaris dalam menjalankan kewajibannya yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a tersebut. Tesis ini membahas dua permasalahan, permasalahan pertama yaitu bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap para pihak dan pihak ketiga akibat kelalaiannya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 523K/PDT/2017 dan permasalahan kedua yaitu bagaimana seharusnya sanksi yang diberikan kepada Notaris menurut Undang-undang Jabatan dan Kode Etik Notaris. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian secara penelitian hukum normatif atau kepustakaan yang didukung dengan data primer. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang yaitu terhadap Undang-undang Jabatan Notaris, dan Kode Etik Notaris yang dikaitkan dengan pendekatan kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 523K/PDT/2017. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab Notaris terhadap para pihak dan pihak ketiga akibat kelalaiannya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 523K/PDT/2017 adalah sanksi untuk membayar ganti rugi dan sanksi yang seharusnya diberikan kepada Notaris berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris adalah sanksi peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat. / Notary is a public official who is authorized by law to make authentic written evidence of acts, agreements, stipulations and legal events to ensure certainty, order and legal protection. In performing his authority, Notary has obligations and prohibitions. If Notary breaks the obligation or prohibition, Notary may be sanctioned. One of Notary's obligations is regulated in Article 16 paragraph 1 letter a Law Number 2 of 2014 on Amendment of Law Number 30 of 2004 on Notary states that Notary must act trustworthy, honest, thorough, independent, impartial, and safeguard the interests of the parties involved in legal actions. One of the problems found in the Supreme Court Decision Number 523K/PDT/2017 is the negligence of Notaries in performing his obligations as stipulated in the Article 16 Paragraph 1 letter a This thesis discusses two problems, the responsibility of Notary to the parties and third parties due to his negligence in the Supreme Court Decision Number 523K/PDT/2017 and sanctions based on Notary Law and Ethic Code of Notary. This research is using normative legal research or literature research supported by primary data. The method is law approach, Notary law and Code Ethic of Notary associated to the Supreme Court Decision Number 523K/ PDT/2017. Based on the research, the Notary in the Supreme Court Decision Number 523K/PDT/2017 responsible to pay compensation and based on Notary Law and Code Ethic of Notary, the Notary should be given written warning. temporary dismissal, dismissal with respect or disrespectful dismissal.

Item Type: Thesis (Masters)
Creators:
CreatorsNIMEmail
Fransisca, CindyNIM01656170034UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionContributorsNIDN/NIDKEmail
Thesis advisorBaharini, ElyUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords: Tanggung Jawab Notaris, Kelalaian Notaris, Pembatalan Akta
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: University Subject > Current > Faculty/School - UPH Karawaci > Faculty of Law > Master of Notary
Current > Faculty/School - UPH Karawaci > Faculty of Law > Master of Notary
Depositing User: Stefanus Tanjung
Date Deposited: 26 Oct 2023 08:11
Last Modified: 26 Oct 2023 09:01
URI: http://repository.uph.edu/id/eprint/58529

Actions (login required)

View Item View Item