Pada awal tahun 2020, pandemi Covid-19 membuat pemerintah memberlakukan tindakan social distancing, Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB), lockdown, dan karantina untuk mengurangi penyebaran Covid-19 semakin meluas, tetapi tindakan yang dilakukan pemerintah membawa dampak pada perekonomian negara serta masyarakat. Khususnya masyarakat yang melakukan pinjaman terhadap bank mengalami kesulitan untuk menjalani usahanya karena adanya pandemi, yang dimana menyebabkan adanya pihak yang gagal untuk memenuhi kewajibannya dikarenakan terdampak dari pandemi Covid-19. Sehingga debitur mengajukan keringanan memenuhi kewajiban dalam pembayaran pinjaman untuk menghindari adanya perbuatan wanprestasi. Dalam hal ini, pemerintah juga memberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang terdampak dari pandemi Covid-19, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode normatif yaitu menggunakan studi kepustakaan yang bersumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah untuk melindungi masyarakat yang terdampak dari pandemi Covid-19 terutama pihak yang melakukan pinjaman kredit kepada pihak bank dalam bentuk peraturan hukum; serta pihak bank memberikan bantuan utama berupa restrukturisasi kredit bagi pihak debitur yang dinilai dapat bangkit kembali dengan bantuan yang diberikan, atau memberikan keringanan dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu, juga adanya bantuan yang diberikan berupa rescheduling, reconditioning kredit. Sedangkan untuk pembuktian tidak diperlukan jika memang tidak adanya pihak yang menyangkal, karena pandemi Covid-19 telah diketahui secara umum.