Hubungan kerja biasanya dikenal hanya dua pihak yaitu pemberi kerja dan pekerja, tetapi adapun hubungan kerja oustourcing yang melibatkan pihak ketiga dalam suatu hubungan kerja yaitu perusahaan outsourcing. Hubungan Kerja outsourcing juga tidak lepas dari Pemutusan atau Pengakhiran Hubungan Kerja atau yang biasa dikenal dengan PHK yang merupakan salah satu permasalahan yang tidak dapat dipisahkan dari ketenagakerjaan. Akan tetapi prosedur dalam mengakhiri hubungan kerja outsourcing berbeda dengan biasanya dan masih banyak pemberi kerja atau perusahaan yang menggunakan jasa outsourcing tidak memperhatikan prosedur ini sehingga menyalahi peraturan perundang-undangan yang ada. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konsep hukum (Conceptual Approach). Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberi kerja dalam hal ini PT.MDS tidak melakukan PHK sesuai dengan prosedur dan tanpa memberikan hak-hak pekerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. / Work relations are usually known by only two parties, namely the employer and the worker, but there is an outsourcing employment relationship that involves a third-party in a work relationship, the outsourcing company. Employment Relationship outsourcing is also not free from Termination of Employment which is one of the problems that cannot be separated from employment. However, the procedure for terminating an outsourcing work relationship is different from usual and many employers or companies that use outsourcing services do not pay attention to this procedure, thus violating existing laws and regulations. The research method used in the writing of this study is the statutory approach and the conceptual approach. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. The results of this study indicate that the employer in this case PT.MDS did not carry out termination of contract in accordance with procedures and without providing workers' rights as stipulated in Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.