Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah hak-hak pekerja PKWT (kontrak) maupun pekerja PKWTT (tetap/permanen) yang mengalami kecelakaan kerja diikuti dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh pekerja As untuk memperoleh pertanggunggugatan dari PT. XYZ atas kecelakaan kerja yang dialaminya. Tujuan penelitian ini untuk lebih mengetahui dan memahami hak-hak serta perlindungan hukum menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat untuk para pekerja khususnya yang mengalami PHK akibat kecelakaan kerja, perusahaan, serta masyarakat umum. Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan statute approach, dan conceptual approach. Metode analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa (1) Hak-hak pekerja yang mengalami kecelakaan kerja diikuti PHK antara lain: Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) atau upah sakit berkepanjangan sesuai Pasal 93 ayat 3 UU Ketenagakerjaan, santunan cacat sesuai PP RI No.53 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan PP No.14 Tahun 1993 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), serta hak untuk mendapatkan hak atas upah proses skorsing menuju PHK sesuai ketentuan Pasal 155 UU Ketenagakerjaan, serta pesangon Pasal 156 UU Ketenagakerjaan. (2) Upaya hukum yang dapat ditempuh pekerja untuk memperoleh pertanggunggugatan dari PT. XYZ atas kecelakaan kerja yang dialaminya adalah melakukan gugatan untuk mendapatkan penetapan PHK dari PHI (Pengadilan Hubungan Industrial). Berdasarkan hal tersebut, maka pembahasan kasus tugas akhir ini dapat menjadi pedoman dalam perkara-perkara sejenis yang terkait dengan kecelakaan kerja yang diikuti PHK untuk masa yang akan datang.