Asas legalitas merupakan asas fundamental yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum. Asas legalitas mengatur tentang perbuatan dan sanksi. Asas ini tidak boleh disimpangi dan harus dijunjung tinggi. Pada faktanya dalam putusan pengadilan tinggi no. 55/Pid/TPK/2014/PT.DKI jo. putusan pengadilan negeri no. 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst dalam amar putusan terdapat penyimpangan dalam penjatuhan sanksi pidana minimum sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. sedangkan pada putusan Mahkamah Agung no. 980 K/Pid.Sus/2015 pada amar putusannya telah menerapkan alasan penghapusan pidana yaitu alasan pembenar sehingga melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (Ontslag van alle rechts vervolging). penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Kemudian bahan yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selanjutnya dalam analisis menggunakan metode deduksi. Untuk hasil penelitian dan pembahasan, menyimpulkan bahwa perkara Hendra Saputra dengan dijatuhi sanksi pidana 1 (satu) tahun adalah bertentangan dengan asas legalitas, seharusnya Hendra Saputra diputus bebas (Vrijpraak) dengan melihat pada pertimbangan bahwa terdakwa hanya dijadikan alat saja oleh majikannya dan tidak ada keinginan (mens rea) maka disarankan Majelis Hakim untuk menerapkan alasan penghapusan pidana di luar KUHP yaitu alasan pemaaf yakni AVAS (Afwezigheid Van Alle Schuld / tanpasila) dan menjatuhkan putusan bebas (Vrijpraak) bagi terdakwa dan bukan putusan lepas dari segala tuntuan hukum (ontslag van alle rechts vervolging).