Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan. UUP mengatur mengenai perjanjian kawin di dalam Pasal 29 ayat (1) yang mewajibkan perjanjian kawin dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan, maka ada perubahan terhadap Pasal 29 ayat (1) UUP sehingga perjanjian kawin dapat dibuat setelah perkawinan dilangsungkan. Hal ini membawa dampak tertentu terhadap pihak ketiga, oleh karena itu skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dampak perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan terhadap eksekusi objek jaminan yang dilakukan oleh bank dalam perjanjian KPR yang telah dibuat sebelumnya. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan. Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang- undangan dari bahan hukum sekunder yang melengkapi bahan hukum primer. Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa perjanjian kawin tidak dapat berlaku surut dan isinya tidak merugikan pihak ketiga sehingga Perjanjian Kawin yang dibuat oleh para pihak setelah perkawinan tidak menyebabkan bank kehilangan hak melakukan eksekusi terhadap objek jaminan karena mereka mempunyai perikatan pokok sebelum perjanjian kawin itu dibuat sehingga perjanjian kawin itu tidak berlaku untuk perikatan yang telah dibuat sebelumnya, begitu juga dengan perikatan accesoirnya.