Merek harus didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Merek no 15 tahun 2001 yang sekarang berubah menjadi Undang-Undang nomor 20 tahun 2016. Karena itu, terdapat Direktorat Jenderal HKI yang menjalankan tugas dan fungsinya dalam proses pendaftaran merek dan lain-lain. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana jika ada merek terdaftar dalam kelas merek namun tidak digunakan sama sekali dalam jangka waktu tiga tahun berturut-turut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai merek “PRADA” milik PRADA S.A. yang mendaftarkan mereknya dalam kelas 43 pada tahun 2007 Akan tetapi hingga tahun 2016 PRADA S.A. sama sekali tidak memproduksi dalam kelas nomor 43. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan studi pustaka, yang mengacu pada bahan-bahan hukum baik itu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa jika terdapat merek terdaftar yang mendaftarkan merek dalam kelas merek namun tidak digunakan sama sekali dalam kurun waktu tiga tahun berturut-turut dapat dilakukan penghapusan pendaftaran merek dengan dua cara, yang pertama melalui prakarsa Direktorat Jenderal HKI dan cara yang kedua yaitu melalui gugatan pihak ketiga yang diajukan kepada pengadilan Niaga dan dapat dilakukan penghapusan terhadap merek terdaftar tergugat.