Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang diakui serta dikeluarkan oleh instansi pertanahan. Untuk mendapatkan sertipikat maka pemegang hak atas tanah harus melakukan proses pendaftaran tanah terlebih dahulu. Pendaftaran tanah mempunyai tujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Dalam praktiknya, proses pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan masih sering melakukan kesalahan salah satunya ketidakcermatan/ketelitian pada saat pemetaan atau pengukuran bidang tanah. Kesalahan tersebut mengakibatkan terbitnya lebih dari satu sertipikat dalam satu bidang tanah yang dapat disebut sebagai tumpang tindih. Bagaimana perlindungan hukum serta bagaimana tanggung jawab Kepala Kantor Pertanahan atas permasalah tumpang tindih sertipikat hak milik yang terjadi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Tanah yang telah diterbitkan sertipikat diterbitkan kembali sertipikat yang lain oleh Kepala Kantor Pertanahan. Pihak yang merasa dirugikan dengan produk hukum yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan dapat mengajukan upaya-upaya hukum agar mendapatkan perlindungan hukum.