Hutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat adat sebagai penghuninya. Sejarah Indonesia membuktikan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan akan hutan adat sering diperhadapkan konflik antara masyarakat hukum adat (MHA) dan pemerintah. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang (UU) Nomor (No.) 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) mendefinisikan hutan adat sebagai “hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”. Sehingga, izin pemanfaatan sumber daya alam termasuk hutan adat ada pada Kementerian Kehutanan. Sulawesi Tengah adalah salah satu provinsi di Indonesia yang masih memiliki masyarakat hukum adat. Pada tahun 2012, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan No. 35/PUU-X/2012 terkait uji materil UU Kehutanan, sehingga makna hutan adat berubah menjadi hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Dari adanya putusan tersebut, diperkuat dengan Peraturan Daerah Sulawesi No. 15 Tahun 2014 dengan tujuan memberikan perlindungan untuk masyarakat adat yang memiliki hak atas tanah mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat hukum adat Sulawesi Tengah terkait melalui Perda No. 15/2014 dan perlindungan hukum dengan adanya Putusan MK No. 35/PUU-X/2012. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu tipe penelitian yang bersifat dogmatik dan dilakukan melalui pengumpulan bahan-bahan dan pendekatan studi pustaka. Pendekatan studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang didapatkan melalui cara membaca, mempelajari peraturan-peraturan yang berlaku, dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian diinventarisasi, dan akhirnya disusun secara sistematis. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa adanya Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 menjadi bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia khususnya hutan adat Wana Posangke Sulawesi Tengah. Perlindungan hukum tersebut berupa bentuk jaminan kepastian hukum mengenai hutan adat di wilayah mereka, serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh masyarakat hukum adat Sulawesi Tengah untuk mengusai kembali hutan adatnya dari maraknya kepentingan luar untuk menguasai hutan mereka dan dengan menggunakan Perda No. 15/2014 masyarakat adat telah mendapat perlindungan khusus. / Forests are an integral part of indigenous peoples as their inhabitants. The history of Indonesia proves that the management and utilization of customary forests is often confronted by conflict between indigenous and tribal peoples (MHA) and the government. Article 1 Sub-Article 6 of Law No. 41/1999 on Forestry (Forestry Law) defines customary forests as "state forests within the territories of indigenous and tribal peoples". Thus, the permit for the utilization of natural resources including customary forest is in the Ministry of Forestry. Central Sulawesi is one of the provinces in Indonesia that still has indigenous and tribal peoples. In 2012, the Constitutional Court (MK) issued Decision No. 35 / PUU-X / 2012 related to the Judicial Review of Forestry Law, so that the meaning of customary forest is changed into forest within the territory of customary law community. From the verdict, reinforced by Local Regulation Sulawesi No. 15 Year 2014 with the aim of providing protection for indigenous peoples who have rights to their land. The purpose of this study is to analyze the legal remedies that can be undertaken by indigenous peoples of Central Sulawesi related through the Regulation no. 15/2014 and legal protection in the presence of Constitutional Court Decision no. 35 / PUU-X / 2012. The type of research used in this study is the normative juridical, that is the type of research that is dogmatic and done through the collection of materials and literature study approach. The literature study approach is done by collecting legal material obtained through reading, studying the applicable rules, and the literature related to the problem. The legal materials are then inventoried, and finally organized systematically. From the results of this study concluded that the existence of Decision No. MK. 35 / PUU-X / 2012 becomes a form of legal protection against indigenous and tribal peoples in Indonesia, especially the customary forest of Wana Posangke Central Sulawesi. The legal protection is in the form of legal certainty guarantee on customary forest in their area, as well as the legal effort that can be taken by indigenous people of Central Sulawesi to reclaim their customary forest from the rise of outside interest to control their forest and by using Local Regulation no. 15/2014 Indigenous peoples have received special protection