Berawal dari maraknya kasus illegal fishing oleh kapal asing di Indonesia. Dalam penanganan terhadap kasus illegal fishing tersebut diterapkan sanksi dari Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009. Pada tanggal 27 Januari 2012 Pemerintah Indonesia dan Malaysia bersepakat dan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) mengenai pedoman umum tentang Penanganan Terhadap Nelayan Oleh Lembaga Penegak Hukum di Laut Republik Indonesia dan Malaysia. Pada pasal 3 MoU tersebut diatur tentang tindakan yang harus dilakukan bila terjadi kasus illegal fishing adalah permintaan untuk meninggalkan daerah tersebut kecuali untuk kapal yang menggunakan alat tangkap illegal. Setelah dibuatnya MoU tersebut, Indonesia masih melakukan penenggelaman dan/atau pembakaran terhadap kapal nelayan Malaysia yang melakukan illegal fishing di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia, karena itu dalam penelitian ini akan dilakukan pengkritisisan mengenai tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Indonesia bila terdapat kapal nelayan Malaysia yang melakukan illegal fishing di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia.