Kasus beredarnya pembalut dan pantyliner yang beredar dipasar bebas yang mengandung klorin membuktikan bahwa lemahnya perlindungan hukum bagi konsumen akibat perbuatan pelaku usaha. Klorin merupakan bahan berbahaya bagi kesehatan yang bersifat iritasi dan racun yang diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 472/MENKES/PER/V/1996 tentang pengamanan bahan berbahaya bagi kesehatan. Penelitian ini berfokus mengenai hak-hak konsumen yang dilanggar oleh pelaku usaha dan tanggung jawab antara produsen dan distributor atas beredarnya barang yang tidak seusai dengan standard mutu kesehatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative,kemudian dianalisis menggunakan metode deduksi. Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitiaan disimpulkan bahwa konsumen sebagai pihak yang dirugikan akibat beredarnya barang yang membahayakan kesehatan dan tidak sesuai dengan standard mutu dapat mengajukan gugatan dan meminta ganti rugi terhadap pelaku usaha karena melanggar hak-hak konsumen yang diatur didalam Undang-Undang Perlindungan konsumen No. 8 tahun 1999. Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya yang melanggar ketentuan yang ada harus bertanggung jawab atas perbuatanya dimana melanggar perbuatan yang dilarang dan diatur didalam pasal 8 Undang-undang perlindungan konsumen dan harus memberikan ganti rugi kepada konsumen.