Penelitian ini membahas mengenai penerapannya UU Kepailitan yang masih mengalami kesimpangsiuran dan masih sering bertabrakan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, salah satunya di dalam perkara kepailitan BUMN. Kasus yang dijadikan pembahasan di dalam penelitian ini mengenai kasus kepailitan pada tahun 2016 atas PT. Merpati Nusantara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hukum putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.4 Pdt.Sus-PAILIT/2016/ PN.Niaga.Jkt.Pst. yang menolak permohonan pailit PT. Merpati dan untuk lebih mengetahui dan memahami penerapan hukum kepailitan terhadap BUMN persero. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif yang mana menggunakan pendekatan undang-undang dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa subjek dan objek gugatan telah memenuhi syarat sebagai pemohon pailit, Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan tidak dapat digunakan sebagai salah satu alasan dalam menolak permohonan pailit tersebut, dan Putusan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial hanya merupakan salah satu alat bukti dalam kasus kepailitan, putusan tersebut dapat diganti dengan alat bukti lain selama alat bukti tersebut dapat membuktikan secara sederhana bahwa hutang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan.