Asas legalitas merupakan bentuk adanya jaminan kepastian hukum bagi individu maupun masyarakat. Dalam asas legalitas diatur juga mengenai perbuatan pidana yang tidak dapat dipidana tanpa adanya suatu aturan terlebih dahulu. Oleh sebab itu asas ini wajib untuk diterapkan dalam memutus setiap perkara hukum. pada faktanya dalam putusan pengadilan tinggi no. 55/Pid/TPK/2014/PT.DKI jo. putusan pengadilan negeri no. 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst terkait kasus tindak pidana korupsi dalam amar putusan hakim penjatuhan pidana yang diterapkan menyimpangi asas legalitas yang ketentuan pidananya telah di atur khusus oleh undang – undang tindak pidana korupsi. adapun permasalahan yang diteliti adalah terkait pemidanaan minimum khusus dalam pasal 2 ayat (1) undang – undang tindak pidana korupsi. penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Kemudian bahan yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selanjutnya dalam analisis menggunakan metode deduksi. Untuk hasil penelitian dan pembahasan, menyimpulkan sanksi pemidanaan khusus harus diterapkan. Berdasarkan dari kesimpulan, maka disarankan untuk menerapkan asas legalitas dalam penjatuhan pidana.