Berawal dari maraknya pemberitaan sebuah proses peradilan pelaku pembunuhan oleh media pers, media sosial dan media televisi. Setelah dilihat lebih jauhternyata dalam pemberitaan, banyak terjadi pelanggaran etika sampai pelanggaran kewajiban, karena itu dalampenelitian ini akan dilakukanpenelitian mengenai pemberitaan dalam proses peradilan pelaku pembunuhan yang terjadi di Indonesia. Pemberitaan-pemberitaan tersebut tidak hanya menyampaikan fakta sajatetapi juga membuat opini yang menggiring masyarakat untuk memvonis tersangka bersalah meskipun pengadilan belum memutuskan hal tersebut. Pemberitaan tersebut mengabaikan asas praduga tak bersalah yang seharusnya menjadi pedoman bagi pers nasional sebagaimana dimaksud dalam Undang￾Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.Pemberitaan tersebut disebut dengan trial by the press, dimana perbuatan demikian merupakan delik pers .Hal tersebut mempengaruhi keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara yang prosesnya sedang berjalan. Karena hakim wajib memiliki kemandirian dan keyakinan dalam memutus sesuai dengan aturan yang ditegaskan dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukum bagi pers yang memuat berita trial by the press Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Bahan yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan badan hukum sekunder. Selanjutnya dilakukan analisis dengan metode deduksi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan wartawan harus menangkal pemberitaan trial by the press dengan hak jawab dan hak koreksi guna pertanggungjawab oleh dewan pers. Disarankan pers nasional lebih memperhatikan kode etik jurnalistik. / Starting from the rampant news of a judicial process perpetrators of murder by the media press, social media and television media. After being seen further in the news, there are many violations of ethics until the violation of obligations, therefore in this research will be conducted research on the news in the judicial process perpetrators of murders that occurred in Indonesia. These reports not only convey the facts but also make opinions that lead people to convict a guilty person even though the court has not yet decided. The report ignores the principle of presumption of innocence that should serve as a guideline for the national press as referred to in Law no. 40 of 1999 on Press. Proclamation referred to as trial by the press, where such acts are a press offense. It affects the judge's conviction in deciding a case in which the process is running. Because the judge must have independence and confidence in deciding in accordance with the rules stipulated in Law no. 48 Year 2009 on Judicial Power. The formulation of the problem in this research is about the legal consequences for the press which contains the news trial by the press This study uses a normative juridical approach. Materials used include primary legal materials and secondary legal entities. Furthermore, the analysis is done by deduction method. Based on the results of research and discussion, it is concluded that journalists must prevent trial by the press with the right of reply and right of correction to be held accountable by the press council. It is recommended that the national press pay more attention to the journalistic code of ethics.