Pajak pertambahan Nilai merupakan jenis pajak konsumsi dan memiliki karakteristik netral. Karakteristik netral disini mengandung maksud bahwa pajak ini pada dasarnya dikenakan untuk semua barang kena pajak dan jasa kena pajak meskipun pada akhirnya penerapannya tidak berjalan absolut karena tetap terdapat sebuah pengecualian. Pengecualian yang ada di dalam pengenaan PPN salah satunya disebabkan adanya fasilitas PPN yang terdiri dari fasilitas dipungut dan fasilitas dibebaskan. Fasilitas ini diberikan terutama untuk melindungi kepentingan umum dan meningkatkan daya saing. Khusus untuk fasilitas dibebaskan, diberikan terutama untuk barang-barang yang bersifat strategis. Pada perkembangannya fasilitas pembebasan PPN pada hasil pertanian mengalami perubahan seiring dengan adanya uji materi yang diajukan oleh KADIN kepada Mahkamah Agung. Uji materi ini melibatkan KADIN selaku penggugat dan pemerintah dalam hal ini Presiden RI selaku tergugat. Dalam amar putusannya, Mahkamah Agung kemudian mengabulkan uji materi yang diajukan oleh KADIN dengan pertimbangan utama bahwa pengklasifikasian barang pertanian sebagai barang strategis yang memeperoleh pembebasan sifatnya adalah cacat hukum. Dalam hal ini Pasal terkait pembebasan PPN hasil pertanian dalam Peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2007 dianggap bertentangan dengan Undang-undang PPN. Padahal di sisi lain, putusan tersebut berpotensi menyebabkan ketidakadilan dan beban administrasi yang tinggi pada golongan petani dan kelompok tani. Kondisi ini sekaligus memberi gambaran bahwa terdapat sebuah kesenjangan hukum dan konflik kepentingan antara KADIN dan petani dalam penerbitan putusan MA no 70P/HUM/2013