Materi penelitian “tanggung gugat pejabat pembuat komitmen pembangunan gedung type A Rumah Sakit DR. Soewandhie Kota Surabaya”, dengan permasalahan apakah karakteristik kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah dan apakah Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung gugat atas kerugian yang diderita oleh penyedia jasa pembangunan Gedung Type A Rumah Sakit DR. Soewandhie Kota Surabaya. Permasalahan didekati dari segi pendekatan peraturan perundang�undangan (statute approach), dan pendekatan konsep (conseptual approach), diperoleh kesimpulan bahwa kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah berbeda dengan kontrak pada umumnya, sehingga dapat dikatakan memiliki karakteristik tersendiri. Karakteristik tersendiri karena dana yang digunakan untuk pembagunan adalah APBN/APBD, pengguna jasa perkaitan dengan proyek pemerintah, penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi, kontrak harus dibuat secara tertulis para pihak yang membuat perjanjian adalah suatu pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan oleh KPA dengan penyedia jasa. Pejabat Pembuat Komitmen sebagai pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian tertulis dengan Penyedia Barang/Jasa, sehingga kedua belah pihak terikat dalam suatu perjanjian sebagaimana mengikatnya undang-undang. Di dalam pelaksanaannya ternyata penyedia barang/jasa menderita kerugian karena tidak terbayarnya biaya pembangunan, maka atas kerugian tersebut PPK harus bertanggung gugat atas kerugian yang diderita oleh penyedia jasa pembangunan Gedung Type A Rumah Sakit DR. Soewandhie Kota Surabaya, karenanya jika penyedia jasa menggugat Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya atas dasar telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi, maka gugatan tersebut tidak berlandaskan hukum.