Pemilihan Kepala Negara atau Presiden merupakan kesempatan bagi masyarakat yang tidak datang dua kali dalam 5 tahun. Oleh karena itu kesempatan tersebut harus dimanfaatkan sebaik mungkin agar dapat memilih kepala negara yang terbaik. Masyarakat perlu tahu seperti apa kandidatnya maka dari itu Pers berperan besar dalam hal ini. Pers menjadi sarana untuk kampanye bagi para kandidat dalam menunjukkan kelebihan mereka. Di balik unjuk kelebihan juga terdapat beberapa pihak pers yang menggunakan sarananya untuk membuat salah satu pihak kandidat terlihat buruk atau tidak pantas untuk dipilih. Hal tersebut terkait dengan peran pers yang begitu besar untuk publik. Tindakan Pers tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan lainnya terkait pers. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pers tidak menghalangi adanya pelanggaran terkait tindakan pers. Penerapan hukum pers dalam kasus pelanggaran pers juga tidak dilaksanakan tidak hanya dari segi hukum materiil tetapi juga dari segi hukum formil seperti MoU yang telah dibuat oleh Dewan Pers dengan Polri dan Kejaksaan. Penyelesaian pelanggaran Pers disamakan dengan penyelesaian kasus pelanggaran pada umumnya dan bukan mengkhususkan Pers itu sendiri.