Pada tahun 2012, PT Prima Jaya Informatika (selanjutnya disingkat PT Prima) mengajukan tuntutan kepailitan kepada PT Telekomunikasi Selular (selanjutnya disingkat PT Telkomsel), dan atas nama Pengadilan Niaga melalui Putusan Nomor : 48/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST, PT Telkomsel dinyatakan pailit. Kasus ini menciptakan kontroversi di masyarakat. PT Telkomsel adalah operator telekomunikasi terbesar di Indonesia dengan total nilai aset 111 Trilyun rupiah (Berdasarkan Laporan Keuangan Terakhir tahun 2012) dan jumlah pelanggan mencapai 140 juta pelanggan. Dipailitkan dengan nilai hutang sejumlah Rp 5,260,000,000,- (Lima milyar dua ratus enam puluh juta rupiah). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perintah pembelian atau surat pemesanan barang bisa dijadikan alat bukti adanya suatu hutang yang telah jatuh tempo, dan untuk mengetahui celah hukum yang bisa digunakan oleh pihak kreditor untuk mengajukan pailit pada pihak debitor, serta untuk mengetahui apakah pengajuan kepailitan terhadap perusahaan besar dengan aset trilyunan dapat dinyatakan pailit berdasarkan hutang yang jatuh tempo bernilai milyaran. Hasil penelitian ini adalah : Purchase Order adalah tidak sama dengan hutang yang telah jatuh tempo, karena itu tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti adanya hutang. / At 2012, PT Prima Jaya Informatika sued PT Telekomunikasi Selular in the Commercial Court with number of Court Decision : 48/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST. PT Telkomsel declared bankrupt by the Court. This case made controversies in the legal community. PT Telkomsel is the biggest telecomunication operator in Indonesia with 111 Trillion Rupiah in asset (based on the latest financial statements in the 2012). It has 140 million customers. PT Telkomsel was declared bankrupt by the court with Rp 5,260,000,000,- in debt. The purpose of this research is to know whether purchase order can be the evidence of the debt in due and to know where the legal loophole which can be used by the creditor to sue the debitor, then to know whether the big company can be sued by the smaller company with the small value of debt. The result of this research is Purchase Order is not the same as debt note, therefore it can't be used as a debt evidence.