Penjatuhan pidana mati selalu menuai pro dan kontra dari masyarakat. Para kalangan yang menyetujui pidana mati selalu meyakini bahwa dengan sanksi penjatuhan pidana mati dapat memberikan efek jera kepada masyarakat yang melakukan suatu tindak pidana tertentu supaya tidak melakukan atau mengulang tindak pidana tersebut kembali. Disatu sisi pada kalangan yang tidak menyetujui eksistensi pidana mati di Indonesia beranggapan bahwa pelaksanaan pidana mati telah melanggar hak asasi manusia yakni hak untuk hidup. Hak Asasi Manusia di Indonesia telah diatur secara khusus dalam Bab X-A UUD RI 1945 serta UU HAM. Setiap orang memang memiliki hak untuk hidup namun terdapat pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang atas hak untuk hidup tersebut karena Indonesia tidak menganut asas kemutlakan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pernyataan tentang penjatuhan pidana mati bertentangan dengan prinsip hak untuk hidup dan melanggar Pasal 4 UU HAM terkait dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1690 K/Pid/2006 sudah tepat. Metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan melakukan studi pustaka atau penelurusan hukum sebagai norma atau doktrin. Hasil penelitian menujukkan bahwa penjatuhan pidana mati tidak bertentangan dengan prinsip hak untuk hidup dan tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 UU HAM. Dengan demikian, penjatuhan sanksi pidana mati dalam Putusan Nomor 1690 K/Pid/2006 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI dengan terdakwa Andrew Chan adalah sudah tepat.