Peninjauan Kembali (PK) merupakan upaya hukum luar biasa. Dikatakan luar biasa karena upaya hukum PK dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur mengenai upaya hukum PK dalam pasal 263 sampai 269. Dalam pasal 263 ayat (1) mengatur mengenai pihak – pihak yang dapat mengajukan PK, diantaranya adalah terpidana atau ahli waris. Berdasarkan ketentuan tersebut, hak permohonan PK hanya diberikan kepada terpidana atau ahli warisnya. Berbicara mengenai ahli waris berarti merujuk pada pasal 830 KUHPer, dimana dalam pasal tersebut menentukan bahwa perwarisan hanya berlangsung karena kematian. Hal inilah yang menjadi permasalahan dalam upaya hukum PK atas kasus Sudjiono Timan. Berawal dari putusan Mahkamah Agung (MA) pada tingkat kasasi yang menghukum Sudjiono Timan dengan pidana penjara selama 15 (lima belas tahun) dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 369.446.905,115 ( tiga ratus enam puluh sembilan milyar empat ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima ribu seratus lima belas rupiah ). Pada saat itu, Sudjiono Timan seharusnya menjalani hukuman tetapi realitanya Sudjiono Timan melarikan diri dan pada akhir tahun 2004, Sudjiono Timan dinyatakan sebagai buronan dan masuk dalam daftar pencarian orang. Pada 20 Januari 2012, Fanny Barki yang merupakan isteri Sudjiono Timan mengajukan PK dengan menganggap dirinya adalah ahli waris dari Sudjiono Timan. Penelitian ini bertujuan mengetahui apakah putusan majelis hakim PK yang tertuang dalam putusan PK MA NO.97 PK/PID.SUS/2012 dalam mengadili kasus koruptor Sudjiono Timan adalah tepat dan telah memberikan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yakni upaya mencari penyelesaian masalah melalui studi kepustakaan dan hukum diartikan sebagai norma atau dogmatik. Hasil Penelitian diketahui bahwa Majelis Hakim PK menerima dan mengabulkan permohonan PK oleh Fanny Barki melalui putusan PK MA No. 97 PK/PID.SUS/2012. Diterima dan dikabulkannya permohonan PK oleh majelis hakim PK adalah tidak tepat mengingat permohonan PK diajukan oleh isteri terpidana dengan status buronan dan belum meninggal dunia, serta sangat ironis apabila ahli waris terpidana menuntut haknya sementara kewajiban terpidana melaksanakan putusan MA tidak dipenuhi atau dilaksanakan.