Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis kontrak yang dapat diterapkan dalam kontrak konstruksi yang sesuai dengan prinsip hukum kontrak, dan pihak-pihak yang bertanggung gugat atas jasa konstruksi apabila terjadi wanprestasi. Tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Pendekatan Masalah, dengan pendekatan statute approach dan conceptual approach. Hasil yang didapat adalah bahwa jenis kontrak yang diterapkan pada pemerintah daerah umumnya adalah jenis Joint Operation, yang lebih dikenal dengan kerjasama operasi. Pemerintah daerah selaku badan publik sebagai pemilik aset tidak dapat mengerjakan sendiri proyek pengadaan barang dan jasa tersebut, sehingga mengadakan kerjasama dengan perusahaan umum swasta sebagai pihak pelaksana pekerja pembangunan tersebut yang dibiayai oleh pemerintahn daerah selaku pemilik proyek. Pihak yang bertanggung gugat dalam kontrak konstruksi adalah penyedia jasa konstruksi, karena pihak yang terikat dalam kontrak konstruksi adalah pemerintah dalam hal ini Pejabat pembuat Komitmen dengan penyedia jasa konstruksi sehingga kedua belah pihak terikat dalam perjanjian sebagaimana mengikatnya undang-undang sesuai dengan pasal 1338 ayat (1) B.W.