Keragaman budaya, etnik, dan agama di Indonesia menciptakan fenomena pluralisme hukum, di mana hukum adat, Syariat Islam, dan hukum statuter yang terpengaruh oleh Barat bersanding dalam sistem hukum nasional. Fenomena ini, walaupun menunjukkan mencerminkan warisan kaya bangsa, juga menimbulkan tantangan dalam interpretasi, implementasi, dan penegakan hukum. Penelitian ini menyoroti isu pluralisme hukum dan kecenderungan dominan sarjana hukum serta pembuat kebijakan di Indonesia terhadap positivisme hukum konvensional, yang hanya fokus pada kepatuhan ketat terhadap hukum statuter, sehingga seringkali tidak efektif dalam menghadapi kompleksitas sosial Indonesia karena mengabaikan konteks sosial dan budaya yang esensial dalam proses legislasi dan pengambilan keputusan. Untuk menganalisis isu dalam masyarakat hukum yang pluralistik seperti Indonesia, penelitian ini menganjurkan peralihan ke analisis sosio-legal yang interdisipliner, yang menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek sosial dan budaya dalam penelitian hukum dan pembuatan kebijakan, serta berupaya menjelaskan bagaimana hukum sesungguhnya bekerja di masyarakat dan berinteraksi dalam ruang yang dinamis melalui pengadopsian berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, antropologi dan lain sebagainya. Pendekatan ini memperluas pemahaman tentang hukum dalam konteksnya dan berkontribusi pada pengembangan kerangka hukum yang adil dan efektif, yang sesuai dengan keberagaman masyarakat Indonesia. Melalui observasi normatif dan studi kepustakaan, penelitian ini menyajikan beberapa cara bagaimana penelitian sosio-legal dapat diterapkan dalam penelitian hukum, dan hasil menunjukkan relevansi analisis sosio-legal dalam memahami isu hukum secara lebih mendalam dan kontekstual, serta dapat menjadi peluang solusi yang selaras dengan nilai budaya dan keadilan sosial di Indonesia.