Suatu perusahaan yang telah digugat pailit oleh kreditornya, maka salah satu Jalan untuk menghindari kepailitan adalah dengan mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau disebut juga dengan PKPU. Sebisa mungkin suatu perusahaan harus menghindarkan diri dari kepailitan, karena kepailitan bukan saja merugikan debitornya tapi juga merugikan banyak pihak. Dalam PKPU juga memberikan pilihan bagi kreditor dan debitor dalam mengajukan rencana perdamaian. Perjanjian perdamaian yang dibuat harus di penuhi seluruhnya oleh debitor dan wajib dibuktikan apabila telah melakukan apa yang diperjanjikan dalam perjanjian perdamaian. Dalam kasus skripsi ini membahas, PT. Hikada Putera Karunia dan PT. Puri Nikki membuat perjanjian perdamaian yang terdiri dari 4 point, PT. Hikada Putera Karunia membatalkan perjanjian perdamaian dengan dalil bahwa PT. Puri Nikki tidak melaksanakan apa yang ada dalam perjanjian perdamaian, lalu PT. Puri Nikki dinyatakan pailit atas pembatalan perjanjian perdamaian oleh hakim Pengadilan Niaga Surabaya. PT. Puri Nikki telah melaksanakan apa yang termuat dalam perjanjian perdamaian dengan pembuktian yang memadai, bahkan PT. Hikada Putera Karunia telah menerima pembayaran utang melalui Debts Equity Swapt dan menjadi salah satu pemegang saham di PT. Puri Nikki. Munculah rumusan masalah “apakah benar/tepat putusan Pengadilan Niaga Surabaya No.14 /Plw.Pailit /2014 /PN.Niaga.Sby Jo No.03 /PKPU /2010/ PN.Niaga.Sby yang menyatakan batalnya perjanjian perdamaian yang dibuat oleh PT. Hikada Putera Karunia dan PT. Puri Nikki?” Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian ini yaitu Pertama, putusan No.14 /Plw.Pailit /2014 /PN.Niaga.Sby Jo No.03 /PKPU /2010/ PN.Niaga.Sby dengan membatalkan perjanjian perdamaian tidak tepat karena apa yang ada dalam perjanjian perdamaian telah dilaksanakan seluruhnya oleh tergugat. Kedua, penggugat tidak memiliki legal standing karena PT. Hikada Putra Karunia telah mendapatkan pembayaran melalui debs to equity swapt dan telah memperoleh saham di PT. Puri Nikki, Seharusnya perikatan yang timbul hapus karena sudah ada pembayaran (Pasal 1381 BW). Ketiga, satu kreditur tidak bisa membatalkan apa yang menjadi kesepakatan mayoritas kreditur, gugatan kurang pihak untuk membatalkan perjanjian perdamaian, apabila ingin membatalkan perjanjian perdamaian harus bersama-sama dengan kreditur konkuren yang menyetujui perjanjian perdamaian tersebut. Saran yang dihasilkan dalam penelitian ini yaitu hakim seharusnya lebih mencermati bukti-bukti terlampir dalam kasus yang bersangkutan. Seyogyanya Komisi Yudisial secara serius memeriksa putusan- putusan perkara pailit yang bertentangan dengan perundang-undangan, konsep-konsep dan teori-teori.