Kasus perlindungan konsumen di Indonesia masih sangat banyak dijumpai. Yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Berbagai macam jenis kasus dari perlindungan konsumen, salah satunya adalah kasus penipuan dari PT. MPM yang menawarkan kupon umrah kepada warga Bekasi dengan berbagai janji yang akhirnya merugikan warga Bekasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tindakan yang dilakukan oleh PT.MPM tersebut merupakan tindak pidana dan bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi PT. MPM yang dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha yang berbentuk korporasi. Dengan menggunakan dasar-dasar pertanggungjawaban pidana korporasi. Ditinjau dari Pasal 378 KUHP jo. Undang￾Undang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan PT. MPM terhadap warga Bekasi tersebut merupakan tindak pidana penipuan. Bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu dapat dikenakan pada pengurus dan korporasi. Sesuai dengan Pasal tindak pidana penipuan yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP (sanksi bagi pengurus) jo. Pasal 62 ayat (1) UUPK (sanksi bagi PT. MPM). / Consumer protection cases in Indonesia is still very prevalent. The definition of consumer protection is all the effort that ensures legal certainty to provide protection to consumers. Various types of consumer protection cases, one of which is a case of fraud of PT. MPM is offering umrah coupons to residents of Bekasi with various promises which ultimately harm the residents of Bekasi . This study aims to determine whether the actions taken by the PT.MPM is a crime and how the criminal responsibility for the PT. MPM can be categorized as a form of corporate business actors. By using the basics of corporate criminal liability. In terms of Article 378 of KUHP jo. Consumer Protection Act. The results showed that the action of PT. MPM against the Bekasi is a criminal fraud. Form of corporate criminal liability that may be imposed on the board and the corporation. In accordance with Article criminal fraud contained in Article 378 KUHP (punishment for officials) in conjunction Article 62 paragraph ( 1 ) UUPK (sanctions for PT. MPM)